Pasaman Barat, Suaraparalegal.Com
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Pasaman Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Pasaman Barat sebagai bentuk protes terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang dinilai kontroversial. Selain itu, mereka juga menuntut pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Pasaman Barat yang dianggap masih jauh dari kata layak.(24/03 2025)
Ketua umum SEMMI PASBAR ODI EKA SAPUTRA dalam orasinya menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap beberapa pasal dalam RUU TNI yang dianggap berpotensi mengancam supremasi sipil dan demokrasi. SEMMI Pasbar menegaskan bahwa revisi undang-undang tersebut harus mempertimbangkan kepentingan rakyat serta tidak memberikan kewenangan berlebih kepada militer di ranah sipil.
“Kami menolak pengesahan RUU TNI yang tidak berpihak pada demokrasi dan kepentingan masyarakat. Kami mendesak agar DPR dan pemerintah segera mencabut atau merevisi aturan yang merugikan rakyat ini,” tegas salah satu orator aksi.
Selain menyoroti isu nasional, aksi ini juga menyoroti kondisi pembangunan infrastruktur di Pasaman Barat yang dinilai belum merata. Para demonstran menuntut agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki jalan rusak, meningkatkan akses layanan publik, serta memastikan distribusi pembangunan yang adil bagi seluruh masyarakat.
“Kami tidak ingin pembangunan hanya terfokus di daerah tertentu saja. Masyarakat Pasaman Barat berhak mendapatkan akses infrastruktur yang layak, baik di sektor transportasi, pendidikan, maupun kesehatan,” tambah salah satu perwakilan mahasiswa.
Aksi ini berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Para peserta aksi berharap tuntutan mereka dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh DPRD Pasaman Barat serta pihak-pihak terkait.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD Pasaman Barat terkait tuntutan yang disampaikan oleh SEMMI Pasbar. Namun, mahasiswa berjanji akan terus mengawal isu ini hingga ada respons nyata dari pemerintah.
(Hakimi)
