Bandung 2 Oktober 2025
Gedung Sarana Budaya Ganesha ( SABUGA ) telah menjadi saksi peresmian Pos Bantuan Hukum 5.957 Desa/Kelurahan di wilayah provinsi Jawa Barat.
Peresmian Pos Bantuan Hukum di Wilayah Jawa Barat Hadirkan Forkopimda dan Menteri Hukum RI
Dalam upaya memperkuat akses keadilan bagi masyarakat, pemerintah wilayah Jawa Barat resmi membuka Pos Bantuan Hukum yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Acara peresmian ini menandai langkah strategis dalam memberikan layanan hukum yang lebih dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama yang kurang mampu.Pos Bantuan Hukum ini berfungsi sebagai pusat pelayanan dan konsultasi hukum gratis yang difokuskan untuk membantu individu yang membutuhkan informasi dan pendampingan hukum dalam berbagai kasus.
Kehadiran Forkopimda, yakni Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, menunjukkan dukungan kuat pemerintah daerah, aparat keamanan, dan lembaga legislatif setempat dalam menjalankan program ini secara sinergis.Menteri Hukum dan HAM RI dalam sambutannya menegaskan pentingnya penyediaan layanan bantuan hukum sebagai wujud komitmen negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara.
“Pos Bantuan Hukum ini tidak hanya memberikan akses terhadap layanan hukum, tetapi juga menjadi benteng agar masyarakat terlindungi dari praktik-praktik hukum yang tidak adil,” ujar Menteri.Peluncuran Pos Bantuan Hukum di Jawa Barat ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan.
Dengan dukungan penuh dari Forkopimda dan kementerian terkait, program ini diprediksi akan terus berkembang dan menjadi model bagi wilayah lain di Indonesia.
Acara diakhiri dengan simbolisasi penyerahan fasilitas pendukung Pos Bantuan Hukum yang menandai dimulainya operasional secara resmi.
Masyarakat Jawa Barat kini dapat lebih mudah mengakses layanan hukum yang profesional dan terpercaya guna menghadapi berbagai persoalan hukum.
Peresmian Pos Bantuan Hukum ini menjadi terobosan penting dalam menjamin kesejahteraan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat daerah. Langkah ini mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem hukum yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.
Dan peresmian POSBAKUM ini terbanyak 5.957 Desa/Kelurahan di wilayah provinsi Jawa Barat sehingga masuk kedalam MURRI.
INDRALALA
