Pasaman Barat, Suaraparalegal.Com
Rapat Paripurna DPRD Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI tentang RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di ruangan rapat DPRD dihadiri Bupati Pasaman Barat Yulianto dan Wakil Bupati M. Ihpan dimana untuk sidang paripurna DPRD setempat untuk mendengarkan pidato Presiden RI Prabowo Subianto terkait RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan, yang menekankan ketahanan pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan demi kemandirian bangsa.
Sidang yang berlangsung secara virtual pada Jumat (15/8) di Gedung DPRD Pasaman Barat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pasaman Barat, Dirwansyah, dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan instansi terkait.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN 2026 merupakan rancangan anggaran pertamanya sebagai kepala negara, dengan fokus membangun Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Ia menekankan penguatan ketahanan di sektor pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan sebagai fondasi kemandirian bangsa.
“Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi visi-misi saya bersama wakil presiden. Kita akan memperkuat ketahanan pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan demi kesejahteraan rakyat,” ujar Prabowo.
Presiden memaparkan bahwa perekonomian nasional tetap stabil di tengah gejolak global. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2025 mencapai 5,12 persen, naik dari 4,87 persen pada triwulan I. Ekspor tumbuh 10,67 persen berkat nilai tambah dari hilirisasi. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen, angka kemiskinan berada pada rekor terendah 8,47 persen, dan inflasi terkendali di kisaran 2,4 persen.
Program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 20 juta penerima, Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk 17 juta warga, serta pembentukan 80 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, menjadi strategi pemerataan ekonomi. APBN 2026 juga diarahkan untuk memberikan stimulus ekonomi, memperkuat jaring pengaman sosial, dan mendukung dunia usaha.
Usai pidato, Presiden menyerahkan dokumen RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan kepada Ketua DPR RI, dilanjutkan dengan penyerahan surat pertimbangan DPD serta penandatanganan berita acara. Sidang paripurna kemudian ditutup oleh Ketua DPR RI.
