Komisi I DPRD Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan kunjungan lapangan ke Kecamatan Talamau dan Kecamatan Pasaman Selasa, (20/05/2025). Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Adriwilza, didampingi Wakil Ketua Yondrizal, Sekretaris Netra Ekawati, serta anggota Dedi Jonaidi, Theo Satria, dan Erefriwan.
Pertemuan pertama berlangsung di Kantor Camat Talamau dan dihadiri oleh Camat Talamau, para Wali Nagari, Sekretaris Nagari (Sekna), serta unsur Badan Musyawarah (Bamus) dari seluruh nagari di Kecamatan Talamau. Selama lebih dari tiga jam, Komisi I berdialog intens dengan para pemangku kepentingan nagari guna menampung aspirasi dan permasalahan yang dihadapi pemerintahan nagari.
Salah satu isu krusial yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah keterlambatan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang sudah hampir lima bulan belum terealisasi.
Selain itu, masyarakat terdampak gempa tahun 2022, khususnya di Kajai, juga belum sepenuhnya menerima bantuan, baik untuk kategori kerusakan berat maupun ringan. Bahkan, sejumlah warga yang telah membuka rekening untuk penyaluran bantuan mengaku belum menerima realisasi dana.
Menanggapi hal ini, Komisi I DPRD Pasaman Barat mencatat sejumlah poin penting yang akan segera ditindaklanjuti bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Salah satu usulan yang mengemuka adalah pendelegasian kewenangan evaluasi APB Nagari kepada camat, agar proses pencairan anggaran dapat dipercepat dan tidak terlalu berbelit di tingkat kabupaten.
PJ Wali Nagari Talu, Mahyudanil, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Komisi I ini. Ia menilai kunjungan semacam ini sangat penting dan baru pertama kali dilakukan secara langsung oleh unsur DPRD ke wilayah nagari dan kecamatan.
“Setahu saya, baru kali ini Komisi DPRD datang langsung ke nagari dan kecamatan. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat besar bagi kami dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari,” ungkap Mahyudanil.
Kunjungan ini diharapkan menjadi awal dari komunikasi yang lebih intensif antara lembaga legislatif daerah dan pemerintah nagari, demi mendukung kelancaran pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik di wilayah Pasaman Barat.
(Hakimi)
