Pasaman Barat, SuaraParalegal.Com – KPU Bimtek penyaluran dan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran Tahapan pemilihan serentak nasional Tahun 2024 bersama PPK dan PPS se Kab Pasaman Barat di Aula Kampus STAI YAPTIP Kamis (22/08/2024).
Acara tersebut di hadiri oleh Forkompimda, polres, Kejaksaan, Bawaslu, Media, Camat, ketua PPK ,PPS, Komisioner KPU dan Seluruh Staf KPU Pasaman Barat.
Fitra Wati Selaku Komisioner KPU Pasaman Barat ketua perencanaan data dan informasi membuka acara tersebut menyampaikan, Acara KPU Bimtek penyaluran dan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran Tahapan pemilihan serentak nasional 2024 bersama PPK dan PPS se Kabupaten Pasaman Barat ini Nantinya.
“Untuk pemateri nanti dari Forkompimda, dan dari Kejaksaan dan KPU provinsi, dengan pemateri nanti nya bisa memahami dan mendapat kan informasi yang tepat,” tutur Fitra Wati.
Kemudian Hafizul Pahmi, ketua Sosialisasi pendidikan pemilih, Partisipasi dan SDM Menyampaikan kepada seluruh peserta bimtek tersebut untuk senantiasa selalu komitmen dalam proses pilkada serentak nanti nya yang kian dekat, kita untuk sekretariat PPK dan PPS, selalu berkomitmen dalam proses anggaran kita serahkan nanti tata caranya dan penggunaan nya oleh sekretariat KPU provinsi yang telah bersama kita hari ini.
Kemudian komisioner Akbar Riadi ketua Hukum dan pengawas menyampaikan dalam proses pengguna anggaran kita bagaimana nanti nya sesuai dengan prosedur dan tata cara yang akan kita lakukan setelah pemaparan dari sekretariat KPU provinsi,
“Dengan adanya pemaparannya nanti kita berharap jangan adalagi yang tidak paham cara dan pengguna kemana dan bagaimana pengguna dalam sekretariat PPK dan pps di nagari masing- masing,” ungkapnya.
Dari Sekretariat KPU Sumatra Barat Efri Nofrita, S.E., M.Si memaparkan penggunaan dan pertanggung jawaban dana hibah pilkada tahun 2024 bagi Badan Adhoc.
“Dalam proses pengguna anggaran untuk pilkada serentak ini, kita komitmen kan jangan ada lagi nanti yang tidak ada dokumen yang akan kita pertanggung jawab kan, dan setiap kegiatan kegiatan yang akan di selenggarakan oleh PPK dan PPS nanti nya,” tambahnya.
“Lanjutnya kita berpesan nantinya setiap anggaran yang ada di kabupaten ada dokumen laporannya yang akan di berikan kepada KPU provinsi,” pungkas Efri Nofrita.
(Hakimi)
