Garut, SuaraParalegal.com – KPM penerima bantuan beras di Kp. Rancakole, Ds. Tegallega, Kec. Bungbulang, Kab. Garut, diduga menjadi ajang Pungli. Ada 130 KPM, yang masing-masing diminta membayar Rp10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) untuk transportasi jasa angkut dari Desa ke Kampung, sementara biaya transportasi yang menggunakan jasa angkut mobil colt bak tersebut, hanya Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) saja.
Syarat bagi penerima bantuan, cukup membawa foto copy KTP saja. Akumulasi dari dugaan Pungli tersebut, diperkirakan mencapai Rp1.300.000.00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
Dari informasi yang berhasil dihimpun awak media, pembayaran nominal Rp10.000.00,- tersebut, menimbulkan banyak pertanyaan di benak para KPM beserta warga lainnya. Dengan dalih untuk biaya transportasi pengambilan beras dari Desa ke Kampung dan biaya penyaluran ke KPM sangatlah berlebihan, karena keperuntukkan nominal tersebut, tidak jelas alang ujarnya.
Memang sebelumnya ada musyawarah dengan para KPM, Ketua RT/RW dan Perangkat Desa setempat, untuk biaya transportasi. Daripada diambil masing-masing KPM, lebih baik diambil dengan menggunakan jasa pengangkut, agar biaya pengambilan lebih ringan. Dan kesepakatan daru hasil musyawarah tersebut, untuk biaya jasa yang disepakati senilai Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah).
“Namun disaat datang bantuan yang kedua kalinya, malah diminta Rp10.000.00,-,” ucap narasumber berinisial S (56), Senin (1/4/24).
Sebenarnya, warga lainnya yang berinisial D (45) warga Kel. Tegallega, yang merupakan salah satu KPM menuturkan, dirinya merasa terbantu dengan adanya bantuan beras tersebut.
“Alhamdulillah, dengan adanya bantuan beras ini, saya merasa terbantu sekali, karena tidak perlu susah-susah cari beras lagi,” katanya.
Bantuan beras ini merupakan salah satu instrumen Pemerintah, dalam rangka menjaga stabilitas harga beras yang sedikit mengalami kenaikan, akibat belum masuknya musim panen.
Namun dengan adanya dugaan Pungli seperti tersebut di atas, yang dalihnya untuk biaya transportasi dari Desa ke Kampung, D pun merasa keberatan.
“Yaa, maunya mah sih Rp5.000.00,-. Masih normal ya, gak apa-apa, daripada mengambil ke Desa naik ojek, kan berapa? Tapi kalau Rp10.000.00,-, sisa bayar ongkos mobil itu kemana?” ujar warga lainnya inisial A (50).
Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menyatakan, bahwa pelaksanaan bantuan pangan yang disalurkan ke 22 juta KPM ini, tidak ada kaitannya dengan kepentingan dan agenda apapun. Dirinya menekankan, bahwa pelaksanan bantuan pangan yang telah berjalan dari tahun lalu ini, akan terus dilaksanakan dengan dasar kepedulian Pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Pelaksanaan bantuan pangan yang ditugaskan oleh Presiden ke kami dan Bulog ini, akan dilakukan sampai dengan bulan Juni nanti. Jadi, pelaksanaannya bukan karena Januari, Februari dan Maret ini misalnya dikatakan karena menjelang Pemilu. Tidak, tidak begitu. Bahkan bantuan pangan ini dari tahun lalu pun sudah dilaksanakan dan ini akan terus dikerjakan, mengingat saudara-saudara kita yang sebanyak 22 juta KPM ini, sangat membutuhkan,” terang dia.
Presiden Jokowi telah memerintahkan, program bantuan beras akan dilanjutkan sampai bulan Juni 2024 nanti. Program ini menyasar sekitar 22 juta Keluarga Penerima Manfa’at (KPM), sebanyak 10 Kg beras per bulan.
Program ini telah diluncurkan Jokowi sejak bulan Maret 2023 lalu. Ditujukan untuk menahan efek domino lonjakan harga beras yang terus terjadi sejak Agustus 2022 lampau. Pada tahun 2023, bantuan ini diberikan sebanyak 2 tahap, yaitu untuk periode Maret-Mei 2023 dan September-Desember 2023.
“Saat ini semua Negara tengah dilanda musim kemarau yang panjang dan ini membuat Negara-negara tersebut menahan berasnya, untuk keperluan Negaranya sendiri. Karena supply-nya terbatas, hal ini yang membuat harga beras menjadi naik. Oleh sebab itu, bantuan pangan ini disalurkan untuk melindungi masyarakat dari krisis pangan tadi. Dan kita sudah anggarkan, untuk dilaksanakan sampai dengan bulan Juni nanti. Jika anggarannya memungkinkan dan masih ada ruang untuk menyalurkan, maka akan dilanjutkan lagi di bulan-bulan seterusnya,” jelas Presiden.
(Her)
